Semburan Lumpur Muncul di Butuh Kab. Purworejo

Semburan Lumpur Muncul di Butuh Kab. PurworejoWarga desa Lubang Kidul, Purworejo Kamis (5/9) digegerkan oleh sebuah galian sumur yang menyemburkan lumpur. Semburan itu muncul ketika seorang warga hendak membuat sumur bor guna mengairi kolam ikan,Ponco Sumarno (52), warga Dusun Jogomudo RT 2 RW 1 desa setempat.

Ponco, pemilik sumur mengaku berniat untuk membuat sumur bor guna mengairi kolam ikan guramenya. "Sumur itu rencananya untuk mengairi kolam ikan, karena saat kemarau biasanya sulit untuk mendapatkan air. Sumur dibuat saudara sendiri yang juga tukang membuat sumur bor. Belum sempat jadi malah lumpur menyembur," katanya.

Menurut penggali sumur, Eko Siswanto (37), saat menggali ia dibantu dua orang rekannya. Semburan sudah terlihat, namun tak disadari jika semburan yang dikira dari mata air tersebut ternyata lumpur dan semakin membesar.

Lumpur mulai menyembur saat kedalaman delapan meter. Menurut Eko, sebelumnya menyembur, ada tekanan cukup kuat dari dalam tanah. Kuatir terjadi sesuatu, pengeboran pun dihentikan karena menganggap mata air besar sudah ditemukan.

Saat semburan semakin membesar, Anang berusaha menutup lubang dengan kayu dan batu. Tapi, karena besarnya tekanan membuat kayu yang digunakan untuk menutup lobang terpental tak sanggup menahannya.

Kabar menghebohkan ini cepat tersebar dan membuat warga berdatangan untuk melihat secara langsung sumber semburan lumpur tersebut. Untuk menghindarkan peristiwa yang tidak diinginkan, petugas kepolisian dari Polsek Butuh langsung memasang police line.


Sumur bor yang menyemburkan air lumpur di desa Lubang Kidul kecamatan Butuh, Purworejo ternyata mengandung gas alam. Pada Kamis (5/9/2013) sore pukul 18.30 WIB sumur tersebut mengeluarkan api, itu dibenarkan oleh Kepala Desa Lubang Kidul, Fahmi Aji.

Wahyu Jaka S, camat Butuh mengatakan, pihaknya sudah melaporkan peristiwa itu ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purworejo dan pihak ESDM Provinsi Jateng untuk mengetahui secara pasti apa yang terjadi dan langkah apa yang harus segera diambil.

Kapolsek Butuh, AKP Prayogo Setiabudi menambahkan, pihaknya telah memasang police line dengan radius 15 meter memutar dari titik semburan. Polisi juga sudah mengerahkan anggota untuk mengamankan lokasi, termasuk kendaraan warga yang datang menyaksikan dari dekat yang hanya diparkir sembarangan di halaman warga.

Kepala BPBD Kabupaten Purworejo Drs Boedi Hardjono menjelaskan, BPBD belum mengetahui pasti penyebab munculnya semburah lumpur tersebut. "Kami masih menunggu hasil analisa dan penelitian pihak ESDM," katanya mengimbau warga agar tidak mendekati lokasi karena dikhawatirkan semburan lumpur itu membahayakan keselamatan warga.

More about → Semburan Lumpur Muncul di Butuh Kab. Purworejo

Menko Kesra Buka Forkom UPK PNPM Mandiri Se Jateng

Solo, 1 Maret - Menko Kesra HR. Agung Laksono didampingi Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Sujana Royat memberikan sambutan dan mengarahan sekaligus membuka secara resmi Seminar Forum KOmunikasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan Se Jawa Tengah, Jum'at (1/3/2013) di Gedung Wanita Sasana Krida Kusuma, Jl. Menteri Supeno, Manahan, Solo.

Seminar ini diikuti kurang lebih 900 orang UPK PNPM Mandiri Perdesaan se Jawa Tengah, dimana setiap Kecamatan mengirikan 2 (dua) orang peserta. Dalam seminar ini mengundang tsan dari Jawa Barat, Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Staf Khusus Menko Kesra Leo Nanaban, Ketua KNPI, Anggota DPRRI, Eko dan jajaran pejabat perwakilan dari Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah.(FotoGsunaryo).http://www.menkokesra.go.id/content/menko-kesra-buka-forkom-upk-pnpm-mandiri-se-jateng

More about → Menko Kesra Buka Forkom UPK PNPM Mandiri Se Jateng

Menko Kesra Tolak Pencabutan Aturan Masa Kerja UPK PNPM Mandiri

Metrotvnews.com, Solo: Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung laksono menolak tuntutan pencabutan Erata (draft) Petunjuk Teknis Operasional (PTO) X, yang mengatur masa kerja pengurus Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, maksimal dua kali periode.

"Masa tugas pengurus UPK wajib dibatasi. Capek juga kita melihat pengurus UPK yang tidak perform terus menerus menjabat di sana," ujar Menko Kesra usai membuka Seminar Nasional UPK PNPM Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) , di Solo, Jumat (1/3).

Penegasan itu diungkapkan Menko, guna menanggapi penolakan terhadap penerapan Erata PTO X yang dilakukan oleh mayoritas pengurus UPK Jawa Tengah yang mengikuti seminar.

"Kalau masa kepengurusan dibatasi, setelah selesai kita mau kerja apa?" teriak salah satu pengurus UPK yang menolak disebut namanya.

UPK adalah salah satu unit yang dibentuk oleh Musyawarah Antar Desa (MAD). Tugasnya untuk mengelola seluruh kegiatan PNPM-MPd di masing-masing kecamatan. Kegiatan itu meliputi pembangunan  prasarana, seperti pendidikan, kesehatan dan kegiatan ekonom, serta pengelolaan administrasi keuangan. Satu UPK umumnya terdiri dari satu ketua, sekretaris dan bendahara.

Pada kesempatan itu, Menko mengungkapkan sejumlah alasan mengapa masa kepengurusan UPK perlu dibatasi. Antara lain untuk merotasi pengurus yang dianggap tidak bekerja dengan baik dan menghindari praktik korupsi dana PNPM yang dilakukan pengurus.

Kendati menolak mencabut penerapan Erata PTO X, Menko berjanji akan mengakomodasi sejumlah tuntutan. Salah satu yang bakal ditinjau ulang adalah masa periode setiap sekali menjabat.

"Saat ini maksimal menjabat 3 tahun setiap periode. Ke depan mungkin bisa kita tambah setiap satu periode memimpin 5 tahun," tuturnya. (Cornelius Eko Susanto/Ray)

More about → Menko Kesra Tolak Pencabutan Aturan Masa Kerja UPK PNPM Mandiri

PNPM Mandiri merupakan bentuk kemitraan Pemerintah dengan kelompok masyarakat

Menko Kesra: PNPM Mandiri merupakan bentuk kemitraan Pemerintah dengan kelompok masyarakat.

Solo, 1 Maret - PNPM Mandiri merupakan bentuk kemitraan antara Pemerintah dengan kelompok masyarakat. Pada tingkat lokal, PNPM Mandiri mampu menciptakan berbagai aktivitas yang mendorong berkembangnya perekonomian, terjadi penyediaan barang dan jasa skala kecil, berkembangnya aktivitas pasar, berkembangnya partisipasi masyarakat miskin, pembentukan modal sosial, dan terciptanya tata pemerintahan yang baik. Dampak tersebut, tidak dihasilkan secara instan, melainkan ditopang dengan dengan proses mekanisme yang ada di PNPM Mandiri, antara lain dilakukan dengan proses partisipatif dengan fasilitasi pemberdayaan penduduk miskin dan marjinal; Alokasi dana langsung kepada kelompok masyarakat berbasis manajemen lokal; dan sistem yang transparan, terbuka, dengan pembinaan dan pengawasan oleh masyarakat.

Demikian antara lain dikatakan Menko Kesra HR. Agung Laksono dalam Sambutan dan Pengarahan pada Seminar dan Diskusi Forum Komunikasi nit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan se Jawa Tengah Jum’at (1/3/2013) pagi di Gedung Wanita Sasana Krida Kusuma, Jl. Menteri Supeno, Manahan, Solo.

Lebih lanjut Menko Kesra menegaskan bahwa tahun 2013, merupakan tahun ke 7 dalam pelaksanaan PNPM Mandiri. Dalam rentang waktu tersebut, telah banyak capaian yang telah dibangun di PNPM Mandiri. Dengan cakupan wilayah dan penerima manfaat yang besar, PNPM Mandiri telah membentuk kelembagaan di tingkat masyarakat. Kelembagaan tersebut terbukti membantu mencapai keberdayaan dan kemandirian masyarakat, dan membuahkan hasilnya, yaitu menciptakan lulusan-lulusan PNPM Mandiri untuk melakukan channeling dengan lembaga formal perbankan.

Berdasarkan hasil studi dari TNP2K, PNPM Mandiri Perdesaan, telah berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat, antara lain terhadap:

i)     Terhadap modal sosial dan tata kelola, PNPM Mandiri Perdesaan mampu meningkatkan modal sosial khususnya di kecamatan yang telah menerima PNPM sebanyak 2 (dua) kali periode. Di kecamatan tersebut, terjadi peningkatan partisipasi perempuan sebesar 48% dan partisipasi orang miskin sebesar 60%. Yang tidak kalah penting dari apa yang dihasilkan PNPM adalah memperkuat partisipasi, transparansi dan akuntabilitas di tingkat daerah.

ii)    Terhadap kegiatan infrastruktur yang dibangun, PNPM Mandiri membuka dan mempermudah  akses ke pasar, penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta peningkatan produktifitas pertanian melalui pembangunan sarana Irigasi.

iii)  Terhadap efisiensi waktu dan biaya, PNPM Mandiri telah menghasilkan pelaksanaan swakelola untuk infrastruktur sederhana dengan menghemat biaya sebesar 15-50% dibandingkan jika melalui kontraktor dan 82% sarana prasarana yang dibangun berkualitas baik dan sangat baik. Semua capaian tersebut tidak dapat dilepaskan dari proses partisipasi masyarakat terhadap setiap proses yang ada di PNPM Mandiri. `

iv)  Khusus untuk PNPM Mandiri Generasi Sehat Cerdas, yang merupakan bagian dari PNPM Mandiri Perdesaan, hal yang patut kita banggakan adalah terjadinya peningkatan pelayanan kesehatan sebesar 5.1% dan terjadi penurunan sekitar 10% untuk kasus malnutrisi. Selain itu, partisipasi kehadiran murid SD dan SMP meningkat sebesar 22-35% lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lokasi Non-PNPM Generasi.

Dana Berglir Rp 6 Triyun

Dengan capaian-capaian tersebut, ada beberapa catatan yang menjadi perhatian bersama untuk keberlanjutan PNPM Mandiri, yaitu asset dana bergulir, masyarakat penerima manfaat beserta kelembagaan yang telah terbentuk dan para fasilitator. Untuk itu, melalui forum ini, Menko Kesra berharap dapat menghasilkan langkah-langkah konkrit yang menjadi kesepakatan bersama.

Khusus untuk dana bergulir, laporan yang saya terima, hingga saat ini telah terakumulasi lebih dari Rp. 6 Trilyun. Merupakan jumlah yang tidak sedikit. Tetapi sayangnya, capaian tersebut tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan, sehingga sangat rentan untuk disalahgunakan. Secara statistik, 80 persen kasus penyalahgunaan di PNPM Mandiri terjadi pada pengelolaan dana bergulir. Hal ini perlu mendapat perhatian kita semua, supaya kedepan terdapat pengawasan yang menyeluruh dan melibatkan komponen masyarakat. Hasil studi juga menunjukkan bahwa lebih dari 3 persen kelompok SPP berkinerja dengan sangat baik dan siap untuk menjadi lembaga keuangan yang berkelanjutan.

Menko Kesra telah memfasilitasi penandatanganan MoU antara Kementerian Pelaksana PNPM Mandiri dengan Bank BRI. Dengan dasar itu, jika setiap UPK mampu menunjukkan kinerja terbaiknya dan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, maka akan kami dorong untuk bermitra dengan bank BRI. Masyarakat binaan PNPM Mandiri telah dipercaya oleh Lembaga Keuangan perbankan seperti  BRI. Inilah contoh konkrit yang Menko Kesra menyebutkan  Lulus dengan cumlaude dari PNPM Mandiri. Sinergi seperti ini yang kita harapkan, sehingga nantinya kemampuan para penerima manfaat PNPM Mandiri yang usahanya masih feasible dapat didorong menjadi bankable melalui pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan dan pelatihan manajerial sehingga masyarakat mampu memanfaatkan sumber daya dan sumber dana yang ada dan dapat mencetak tenaga entrepreneur baru di tingkat lokal. Hal ini juga akan menekan tingkat urbanisasi ke kota-kota besar.

Terjadi Kendala

Kita tidak memungkiri, bahwa dalam tahapan pelaksanaan, masih terjadi kendala yang dihadapi oleh UPK-UPK ini. Kendala tersebut antara lain:

i)       Saat ini sebagian besar program dana bergulir dianggarkan melalui jenis belanja sosial. Setelah menjadi dana bergulir, sistem pengelolaannya sangat bervariasi.

ii)      Rekening bank untuk menyimpan dana tercatat atas nama individu. Di kemudian hari berpotensi menjadi masalah bila yang bersangkutan meninggal dunia, tidak lagi menjadi pengurus UPK, atau beritikad buruk.

iii)    Secara hukum, hak kepemilikan dapat dicatat atas nama individu, badan hukum, atau pemerintah. Hal ini menimbulkan gejolak permasalahan jika tidak dimusyawarahkan dan disepakati bersama antar pelaku PNPM Mandiri.

iv)    Diperlukan kepastian hukum tentang status hak kepemilikan untuk kejelasan kepemilikan aset, akuntabilitas pengelolaan aset, dan mempunyai kedudukan hukum yang jelas bila melakukan kegiatan dengan pihak ketiga.

Langkah yang Harus Dilakukan

Untuk itu, supaya pelaksanaan PNPM Mandiri kedepan semakin baik, maka beberapa langkah yang harus dilakukan adalah:

1. Lembaga UPK/BKM tetap akan dipertahankan menjadi Lembaga Pemberdayaan (inkubator) masyarakat miskin.
2. UPK/BKM tidak diperkenankan menjadi Lembaga Keuangan Mikro yang hal ini akan merusak konsep pemberdayaan dan kebijakan penguatan kelembagaan PNPM Mandiri yang dikembangkan sejak awal.
3. UPK/BKM terus diaktifkan mencari dan mengajak serta memberdayakan masyarakat miskin yang ingin mempunyai usaha dan kegiatan. UPK/BKM harus aktif mencari dan mengajak masyarakat miskin untuk diberdayakan di wilayah kerjanya.
4. UPK/BKM memelihara dan menjaga proses, prosedur dan mekanisme pemberdayaan masyarakat dan mengintegrasikannya dalam proses dan mekanisme musyawarah pembangunan di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga tingkat provinsi.
5. UPK/BKM bermitra dan bekerjasama dengan baik dan harmonis dengan pemerintahan desa dan kelurahan, selaku jenjang pemerintahan yang paling bawah.

Kemitraan Dengan Dnia Usaha

Sudah waktunya PNPM Mandiri kita sinkronisasikan dan integrasikan dengan program-program kemitraan atau kita channeling-kan dengan dunia usaha. Disini Menko Kesra mengingatkan sekali lagi bahwa melalui kemitraan kita dapat menyatukan segala potensi dan daya yang kita punya, kita dapat  menghilangkan berbagai hambatan dan halangan, dan kita dapat menyelaraskan langkah-langkah kita semua dalam menjalankan semua program yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Pemerintah daerah, kita dorong agar dapat menciptakan program-program inisiatif daerah yang dapat diselaraskan dengan PNPM Mandiri ini dan dunia usaha. Karena upaya peningkatan kesejahteraan rakyat pada hakekatnya merupakan upaya bersama dari semua pemangku kepentingan.

Akhirnya, atas terselenggaranya acara ini, Menko Kesra mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Saudara –saudara sekalian atas upaya dan pengorbanannya dalam mewujudkan kegiatan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, berkenan meridhoi kita dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui upaya nyata yang kita lakukan bersama, untuk menghasilkan sesuatu yang sangat berharga dan bermanfaat untuk kemajuan dan kebaikan bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.
Memberikan Apresiasi

Dalam mengawali kegiatan tersebut, Menko Kesra mengajak peserta Seminar untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya kita dapat bertemu dan berkumpul di tempat yang penuh berkah ini dan di hari yang penuh barokah pada acara Forum Komunikasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan se Provinsi Jawa Tengah.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Kesra juga memberikan    apresiasi kegiatan ini yang oleh Menko Kesra kiranya penting untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan. Saudara-saudara semua dapat bertukar pikiran mengenai upaya-upaya yang telah Saudara lakukan di daerah masing-masing, sehingga dapat direplikasi untuk daerah lainnya. 

Seminar ini diikuti kurang lebih 900 orang UPK PNPM Mandiri Perdesaan se Jawa Tengah, dimana setiap Kecamatan mengirikan 2 (dua) orang peserta. Dalam seminar ini mengundang tsan dari Jawa Barat, Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Dr. Sujana Royat, Staf Khusus Menko Kesra Leo Nanaban, Ketua KNPI, Anggota DPRRI, Eko dan jajaran pejabat perwakilan dari Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah.(Gsunaryo).http://www.menkokesra.go.id/content/menko-kesra-pnpm-mandiri-merupakan-bentuk-kemitraan-pemerintah-dengan-kelompok-masyarakat

More about → PNPM Mandiri merupakan bentuk kemitraan Pemerintah dengan kelompok masyarakat

Heboh Orang Sudah Meninggal Bisa Buat e-KTP

Rabu, 20-02-2013 22:04



e-KTP

TERKAIT

PURWOREJO, PESATNEWS - Perangkat Desa Loano, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo (Jateng), dibuat heboh dengan terbitnya KTP elektronik (e-KTP) bernomor NIK 3306157112320001 atas nama Rubisah beralamatkan di RT 002 RW 005 Cuweran Lor, Loano, Purworejo. Sebab wanita itu sebenarnya sudah meninggal dunia dua tahunan yang lalu, tepatnya 5 September 2010 karena sakit tua.

            Kepala Desa Loano Sutanto mengaku sempat kaget dan heran atas munculnya e-KTP atas nama Rubisah. Sebab pemerintah desa sendiri sudah mencatat kematiannya untuk perbaikan data kependudukan.

            Diketahuinya e-KTP atas nama Rubisah tersebut bermula saat pembagian e-KTP dari Kecamatan pada 4 Februari 2013 lalu. Pendistribusian e-KTP tersebut baru dilakukan pada 16 Februari 2013 ke RT-RT setempat. Saat memilah-milah, salah seorang petugas Jogoboyo yang juga perangkat desa Loano, Hardoyo, menemukan e-KTP tersebut.

            "Hardoyo sempat kaget, sebab e-KTP itu atas nama ibunya. Padahal ibunya sudah meninggal dunia sejak dua tahun yang lalu," ujar Sutanto, Rabu (20/2/2013).

            Menurut Sutanto, Hardoyo hafal betul data dan foto yang ada di e-KTP tersebut adalah benar-benar ibunya yang sudah meninggal dunia.

            Sutanto pun lalu mengecek data saat perekaman data e-KTP. Dari data yang ada, saat rekaman data dilakukan tertulis 31 Mei 2012 pukul 13.28. Saat itu yang merekam data petugasnya bernama Wiwit. Wiwit setelah diklarifikasi membenarkan kalau saat itu Rubisah hadir untuk rekam data e-KTP.

            "Wiwit sendiri juga sempat kaget kalau ternyata Rubisah sudah meninggal dunia, karena meyakini yang hadir saat itu Rubisah. Ia sempat merekam data Rubisah, cap tiga jari, iris mata, dan pemotretan," kata Sutanto.

            Yang aneh, tambah Sutanto, Rubisah sebenarnya tidak bisa melakukan tanda tangan. Namun hanya membubuhkan cap jempol. Namun di e-KTP terdapat tanda tangan Rubisah dengan coretan tangan. [yt/pn]http://www.pesatnews.com/read/2013/02/20/22063/heboh-orang-sudah-meninggal-bisa-buat-ektp

More about → Heboh Orang Sudah Meninggal Bisa Buat e-KTP